Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengaku sudah berkoordinasi dengan PT Pertamina (Persero) terkait dengan ganti rugi beberapa kawasan yang terdampak tumpahan minyak di perairan Karawang beberapa waktu lalu. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Brahmantya Satyamurti Poerwadi, mengatakan saat ini pihaknya telah menerjunkan tim khusus untuk menghitung kerugian untuk para petambak sekitar area tumpahan minyak. Pihaknya juga telah bekerja sama dengan lurah dan pemkab sekitar untuk melakukan pendataan.
Kita turunkan tim dari KKP dan penyuluh KKP turun ke semua stakeholder dan saya juga akan push Pertamina bisa realisasikan tanggung jawab, kata dia saat ditemui di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Selasa (20/8). Pihak KKP sendiri terus melakukan pendampingan kepada Pertamina untuk bertanggungjawab atas kerugian beberapa daerah yang terdampak. Oleh karenanya, cakupan wilayah yang dilakukan oleh pihaknya tidak di Karawang saja, melainkan hingga ke Pulau Seribu.
Jadi KKP turunkan tim biar tidak salah hitung, kemarin kan press conference Bu Menteri (Susi Pudjiastuti) untuk dikejar sampai kapan pun dan Pertamina pastikan at in the cost, kata dia.
Akibat kejadian tumpahan minyak tersebut, kata dia, beberapa menjadi korban diantaranya adalah para nelayan, petambak garam, dan usaha terkait penjualan ikan di sekitar pesisir tersebut.
Sebelumnya, PT Pertamina Hulu Energi (Persero) berjanji akan menyalurkan kompensasi atas insiden tumpahan minyak yang terjadi di perairan Karawang. Kompensasi akan disalurkan mulai pekan depan dan tim pendataan sudah terjun di tiga provinsi, yakni Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten. Ketua Tim 1 Penanganan Dampak Eksternal Pertamina, Rifky Effendi, menyebut tim pendataan baru disebar pada Rabu, 14 Agustus 2019, kemarin. Pada Jumat besok, ditargetkan sekitar 60-70 persen data bisa terkumpul, dan selesai pekan ini.
Kita harapkan pendataan selesai minggu ini. Minggu depan menyalurkan kompensasi kepada masyarakat terdampak, kami tidak ingin livelihood masyarakat terganggu, ujar Rifky dalam konferensi pers di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Kamis (15/8). PT Pertamina Hulu Energi mengklaim berhasil mengangkut tumpahan minyak di sekitar anjungan yang bocor di perairan Karawang, Jawa Barat. Tingkat pengangkatan antara 300-500 barel per hari dengan jumlah median 400 barel.
Sampai saat ini volume yang sudah berhasil di-recover dari laut sekitar 6.390 barel. Dalam progress spill di laut, kita harus me-manage atau mengelola pengendalian spill sebesar-besarnya selama dia masih ada di laut, jelas Direktur PT Pertamina Hulu Energi, Dharmawan Samsu, dalam konferensi pers pada Kamis (15/8/2019) di Jakarta. Kedalaman mud line sedalam 2.765 meter. Terkini, Pertamina sudah berhasil mencapai kedalaman 1.680 meter dalam upaya pengeboran menutup sumur secara permanen (relief well).
Static oil boom milik Pertamina juga kini mengelilingi anjungan yang bocor dan dibantu kapal skimmer yang memompa tumpahan minyak dari static oil boom untuk kemudian dibawa ke kontainer tempat penampungan sementara.Dharmawan menjelaskan bahwa Pertamina turut melakukan inovasi engineering untuk mengurangi dampak bocoran, yakni dengan menyiagakan dua kapal di kanan dan kiri anjungan yang bocor. Kedua kapal itu dihubungkan dengan tali untuk menarik-ulur sebuah kontainer yang menampung bocoran.
Bila kontainer sudah penuh dengan bocoran minyak, maka salah satu kapal akan menariknya. Setelah itu, tumpahan minyak akan diambil oleh kapal penampung lain yang bersiaga. Dharmawan menyebut itu bisa mengurangi kebocoran ke laut. Sementara itu, pengangkutan dari kantong-kantong tanah atau pasir yang terkena minyak dan dibawa ke lokasi penampungan penanganan limbah telah mencapai berat sekitar 7.000 ton.
Ini menunjukan kami sudah serius dalam memasikan ada spill yang mendarat di pantai langsung membersihkan dengan seketika dengan sumber daya di lapangan, tegas Dharmawan.
Target penanggulangan tumpahan minyak ini diperkirakan berlangsung hingga September mendatang. Itu kemudian diikuti tahap pemulihan seperti mengurus dampak sosial dan lingkungan pada Oktober 2019 hingga Maret 2010.
No comments:
Post a Comment