Ketua Majelis Permusyaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo, mengatakan, pembentukan panitia khusus (pansus) untuk membantu penegak hukum dalam menyelesaikan dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) lebih baik dihindari. Menurut Bambang Soesatyo, panja lebih tepat dibandingkan panitia khusus (pansus). Kita hindari (pembentukan) pansus larena untuk mengurangi kegaduhan yang tidak perlu. Dengan adanya panja di Komisi XI maupun di Komisi VI itu bisa paralel, ujar Bamsoet kepada wartawan di Cililitan, Jakarta Timur, Sabtu (25/1/2020). Paralel yang dimaksud adalah bekerja dalam waktu yang bersamaan bekerja dengan langkah-langkah yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung). Baca juga: Kejagung Bentuk Tim Buru Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya Apalagi, pembentukan panja juga rencananya akan dilakukan Komisi III yang menangani bidang hukum. Begitu juga dengan Komisi III DPR,
saya dengar ingin membuat panja penegakan hukum untuk (menelusuri) adanya tindak pidana atau tindakan melawan hukum dari kasus Jiwasraya. Itu tidak dilarang, kata Bambang. Dia melanjutkan, saat ini penanganan kasus dugaan korupsi sedang dilaksanakan oleh Kejagung. Sehingga semua pihak diharapkan mempercayakan proses hukumnya kepada Kejagung. Menurut saya kita percayakan kejaksaan untuk menuntaskannya, kata dia. Diberitakan, sejumlah komisi di DPR RI ramai-ramai membentuk panja dengan tujuan membantu penegak hukum menyelesaikan perkara PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang saat ini dalam penyidikan oleh Kejaksaan Agung. Baca juga: Akan Bentuk Panja, Komisi III Duga Ada Dalang di Kasus Jiwasraya Berawal dari Komisi VI lebih dulu membentuk Panja tersebut, lalu disusul oleh Komisi XI.
No comments:
Post a Comment