Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta jajarannya untuk fokus mempertahankan raihan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dia menyebut salah satu yang disorot oleh BPK adalah permasalahan aset. Jadi banyak aset DKI yang puluhan tahun itu pencatatannya masih belum tuntas. Dan sebagian adalah masalah administrasi, ucap Anies saat memberi pengarahan Kick Off Meeting Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019" di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Selasa (21/1/2020). Dia menyebut mempertahankan WTP dapat berpengaruh pada Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) jajaran Pemprov DKI. Mantan Menteri Pendidikan ini meminta jajarannya membuat tim khusus sebagai langkah percepatan penyelesaian LKPD, sehingga penyelesaiannya tepat waktu.
Kita tinggal eksekusi dan saya minta sampaikan kepada jajaran untuk all out mempertahankan WTP, dan bagi SKPD yang mengalami reorganisasi tetap harus dituntaskan pengerjaannya, jelas Anies.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam laporan keuangan 2018. Hal tersebut disampaikan dalam rapat paripurna di DPRD DKI.Rapat ini dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan dipimpin oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas LKPD Provinsi DKI Jakarta 2018, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemprov DKI, maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas LKPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2018, kata Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar di DPRD DKI Jakarta, Rabu (15/5/2019).
No comments:
Post a Comment