Kepala Bappeda DKI Jakarta, Sri Mahendra menyatakan belum pernah mengunggah Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk [APBD 2020](Belum Pernah Unggah Rancangan Anggaran, Pemprov DKI Sebut Ada Kebocoran Data ) ke situs apbd.jakarta.go.id. Dia menyebut pengunggahan akan dilakukan setelah disetujui oleh DPRD DKI Jakarta. Saat ini pembahasan KUA-PPAS masih berlansung antara eksekutif dan legislatif.
KUA-PPAS belum pernah di-upload, yang akan kami upload itu adalah dokumen yang sudah punya kekuatan (hukum)," kata Mahendra di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2019).
Karena hal itu, dia menilai adanya kebocoran data bila dokumen rancangan KUA-PPAS sempat muncul di website milik Pemprov DKI. Sebab, dia berulang kali mengklaim pihaknya mempublikasikan anggaran tersebut. Kalau ada yang bisa menemukan alamatnya itu, saya juga tidak tahu, karena itu masalah barangkali ada sistem yang bocor dan juga bug, ujar dia. Selain itu, Mahendra juga mengaku Pemprov DKI belum pernah mengunggah dokumen rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang menjadi rancangan KUA-PPAS 2020. Itu cuma mempersiapkan saja. Kalau misalnya nanti sudah disahkan, kan kemarin asumsinya segera dibahas, begitu selesai bahas itu akan segera upload, papar dia.
Muncul hanya Sebentar
Sementara itu anggota Fraksi PSI DPRD DKI, William Aditya mengaku sempat melihat dokumen RKPD 2020 yang sempat diunggah di website apbd.jakarta.go.id. Akan tetapi unggahan itu hanya berlangsung beberapa jam hingga akhirnya menghilang atau tidak dapat diakses.RKPD sempat diunggah 11 Oktober siang, sore langsung di take down. Tapi masih ada di history ternyata link RKPD masih bisa diakses, kata William.
No comments:
Post a Comment