Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta mengkritik rencana Pemprov DKI Jakarta menaikkan anggaran untuk Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) akan naik dari Rp 18,9 miliar menjadi Rp 26,5 miliar. Ketua Fraksi PDIP, Gembong Warsono menyatakan, selama ini peran TGUPP tidak signifikan bagi warga Jakarta. Karena itulah sebaiknya anggaran untuk tim ini di APBD dihapus dan dialihkan alokasinya ke dana operasional gubernur.
Manfaat TGUPP tidak terlalu signifikan. Maka jangankan dinaikkan. Justru kami berencana meminta kepada Pemprov DKI untuk mendrop anggaran TGUPP tahun 2020 dengan alasan tadi, manfaatnya tidak terlalu signifikan bagi rakyat Jakarta, jelasnya dihubungi Jumat (4/10/2019).
Saran kami dari Fraksi PDIP ya gunakan saja alokasi anggaran operasional gubernur, tambah Gembong. Gembong mengatakan, TGUPP berada langsung di bawah gubernur, bukan melekat ke SKPD. Dengan demikian seharusnya anggaran TGUPP dilekatkan ke gubernur.
Memang TGUPP melekat kepada gubernur. Karena ini melekat pada gubernur ya sudah alokasi anggarannya tempelin saja dengan anggaran gubernur. Kan sederhana, sehingga tidak membebani APBD kita, tegasnya. Dia menambahkan, sejak kursi Wagub kosong, dana operasional yang diterima Anies cukup besar karena tak harus dibagi dua dengan Wagub. Karena itulah seharusnya anggaran TGUPP dialokasikan dari dana operasional gubernur.
Gembong juga mengkritisi Anies Baswedan yang tidak membatasi jumlah anggota TGUPP. Menurutnya, alokasi anggaran dinaikkan karena jumlah TGUPP akan bertambah menjadi 67 orang. Menurutnya TGUPP dimanfaatkan Anies untuk menampung tim suksesnya saat Pilkada 2016. Kenapa dinaikkan jumlahnya Supaya tim suksesnya bisa tertampung semua, sederhana gitu loh, ujarnya.
Hasil Kinerja Dipertanyakan
Gembong juga bingung menjawab apa selama ini hasil kinerja TGUPP. Dia pun menyarankan agar langsung ditanyakan ke Anies Baswedan. Hasil kerja TGUPP menurutnya tak bisa dirasakan masyarakat, kecuali oleh Anies Baswedan. Yang bisa merasakan hanya Pak Gubernur cetusnya.
Kenaikan anggaran TGUPP di KUA-PPAS 2020 dialokasikan melalui Bappeda. PDIP pun meminta pertanggungjawaban Bappeda atas hal ini. Termasuk juga meminta Bappeda mempublikasikan hasil kerja TGUPP. Hal ini juga nantinya akan dipertanyakan secara langsung ke Bappeda. Pasti akan dipertanyakan gitu karena itu kan duit rakyat. Saya harus mempertanggungjawabkan itu kepada rakyat, ujarnya.
No comments:
Post a Comment