Pemerintah RI telah resmi mengumumkan pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan. Namun pemindahan ibu kota belum dianggarkan di APBN 2020. Ketua MPR, Zulkifli Hasan menyampaikan, pemindahan ibu kota harus dikaji secara serius, terutama soal sumber dana. Apakah proses pemindahan ini akan melibatkan swasta atau menggunakan anggaran negara.
Makanya saya mengatakan perlu kajian khusus, apakah kalau swasta itu gimana. Swasta membangun ibu kota gimana. Itu saya belum jelas betul, jelasnya usai menghadiri peringatan Hari Konstitusi di komplek DPR/MPR Senayan, Jakarta Selatan, Minggu (18/8/2019). Politikus yang akrab disapa Zulhas ini tidak mempermasalahkan pemindahan ibu kota negara. Negara lain bahkan beberapa kali memindahkan ibu kotanya. Dia mencontohkan Brazil yang pindah ibu kota sekitar empat kali. Jadi ya biasa aja lah. Kan Pak Presiden bilang biar setara, ada kesetaraan, ujarnya.
Dia pun tak masalah seandainya Indonesia juga melakukan pemindahan ibu kota beberapa kali sebagaimana Brazil. Misalnya besok Kalimantan, mungkin 10 tahun lagi di Sumatera, nanti bisa Jawa Timur, nanti bisa Sulawesi Selatan. itu kan boleh saja, kata dia. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sengaja tak memasukkan anggaran pemindahan ibu kota negara dalam RAPBN 2020 karena kajiannya belum rampung.
Kita tidak memasukkan dalam RAPBN 2020 karena seperti dilihat masih dalam perencanaan dan nanti tergantung pada desain akhirnya. Seperti Pak Presiden sampaikan, APBN pada tahap awal tidak akan besar kebutuhannya, jelasnya dalam konferensi pers RAPBN 2020, Jumat (16/8). Sebelumnya Presiden Jokowi mengatakan akan meminimalkan penggunaan APBN dalam proyek pemindahan ibu kota. Pemerintah akan mendorong partisipasi swasta, BUMN, maupun skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Dukungan pendanaan bagi pemindahan ibu kota akan sekecil mungkin menggunakan APBN, ujarnya dalam pidato Nota Keuangan 2020 di Gedung DPR.
No comments:
Post a Comment